محصول

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI …

Kartu Identitas Anak di singkat menjadi KIA merupakan kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai bukti diri atau identitas untuk anak usia 16 tahun dan belum menikah. KIA memiliki tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI …

untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Indonesia. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang ... Implementasi Kebijakan Perlindungan | 66 4 Hak Sipil dan Partisipasi 37 42 79 110 137 173 147 108 84 993 28. Anak **):;;;.) H, **) 1. perlindungan anak .

Prosedur Perkara Perdata Permohonan

Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (Pengangkatan Anak Antar Negara Inter Country Adoption) …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK …

dimulai sejak tahun 2016, bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. KIA diberikan kepada anak-anak sebagai bukti identitas resmi, selain Akta Kelahiran, guna memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia.

KPPPA: Konvensi Hak Anak diterjemahkan dalam kebijakan …

Terdapat 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengacu pada lima klaster yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan …

Kebijakan Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus …

Kebijakan Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) DI Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) . × ... Bahkan hak memperoleh pendidikan mencakup untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 yaitu "setiap warga negara mempunyai …

Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (Kia) Secara …

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam mengatasi faktor penghambat dalam proses Pelayanan Kartu Upaya Dinas Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan kurangnya pegawai dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan ...

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG Skripsi Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Penyusun FAISHAL …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI …

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Kartu Identitas Anak penting untuk dimiliki setiap anak karena Kartu Identitas Anak memiliki manfaat untuk administrasi kependudukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK …

interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok belum optimal disebabkan oleh 4 variabel tidak dalam kondisi yang ideal. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak PENDAHULUAN Tahun 2016 lalu Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara …

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia By: Gilang Kresnanda Annas1 Abstract The birth of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal …

(PDF) ANALISIS PENETAPAN PUTUSAN 1028/Pdt.P/2007/PN…

PDF | On Dec 10, 2021, Fina Puspita Martyana published ANALISIS PENETAPAN PUTUSAN 1028/Pdt.P/2007/PN.Sby MENGENAI PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (INTERCOUNTRY ...

Pentingnya Kuota 30 Persen Anak Muda di …

Untuk melakukan percepatan politik anak muda di parlemen, bisa dengan mendorong dan memobilisasi gagasan kuota anak muda diberbagai lini. Menentukan kuota anak muda bisa dengan cara menentukan usia penerima …

Perkawinan Campuran di Luar Negeri Wajib Dicatatkan

Hukumonline. Bagi Anda warga negara Indonesia, khususnya peremuan, yang berniat melakukan perkawinan campuran beda kewarganegar a an, banyak hal yang harus A nda pahami. Dalam d iskusi dan peluncuran buku "Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian" yang diadakan hukumonline, Kamis (03/6), pengacara dan akademisi mengingatkan …

Pembatalan Akta Kelahiran, ke Pengadilan Mana?

Ketika saya ingin update kartu keluarga, pihak Dukcapil mendeteksi terdapat dua akta kelahiran atas nama anak. Lalu, Dukcapil meminta salah satunya dibatalkan melalui …

Implementasi Kebijakan Kia Dalam Memenuhi Hak Konstitusional Warga

Program KIA (Kartu Identitas Anak) adalah sebuah program pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemenuhan hak konstitusional pada anak, dimana anak diberikan kewenangan berupa perlindungan, pemenuhan hak, menjamin akses sarana prasarana, serta menjadu bukti identifikasi pada anak anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya PERMEN PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan KLA khususnya dalam kluster hak sipil anak …

Pembatalan Akta Kelahiran, ke Pengadilan Mana?

Lahir misalnya. Orang tua yang baru melahirkan anak, wajib mencatatkan kelahiran anak tersebut di lembaga berwenang. Lembaga itu bernama Catatan Sipil. Di tempat anak itu lahir, atau berdasarkan alamat …

Prosedur Pengajuan Permohonan

Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 …

Konsep Dekonstruksi Biaya Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. I. Biaya Perkara dalam KUHAP Pasal 197 huruf i KUHAP menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai …

Menganalisa Berpindahnya Hak Siswa Difabel atas Kuota 33 Kursi …

Terbukti dengan adanya 33 kursi yang masih kosong. Ketiga, kebijakan dalam mengisi kuota yang kosong tidak tepat. Semestinya, kuota bagi difabel hanya bisa diisii difabel. Karena ada fakta 39 difabel yang terlempar dari sistem. Namun fakta yang terjadi, justru diberikan kepada pendaftar umum, agar kuota segera terisi sebelum berakhirnya PPDB.

Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas …

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan kategori usia anak belum menikah dan dari lahir hingga tidak lebih dari 17 tahun. Adapun tujuan penerbitan Kartu Identitas Anak dimaksudkan untuk memberikan pelayanan publik, perlindungan, meningkatkan pendataan kependudukan, serta memenuhi hak anak sebagai warga

12 Jenis Permohonan di Pengadilan Negeri

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada …

Niningsih, Sumarni, (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Prediksi Vol. 22(1). 12-23 Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Niningsih 1, Sumarni 2* 1,2,Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Prosedur Pengajuan Permohonan

13. Perlu diperhatikan adanya Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PW.09.01-1981 tentang Pemberian Paspor dan Exit Permit kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, tanggal 3 Agustus 1981, khususnya butir 1 yang berbunyi:

Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) …

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Implementasi Kebijakan tentang Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandung yang mengalami kendala jika dilihat dari parameter sosialisasi akan kejelasan informasi dan sarana prasarana terkait penggunaan mesin anjungan KIA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa komunikasi aparatur, kebutuhan dan …

Direktori Putusan

Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan copy legalisir seluruh putusan kepada Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat pada register yang disiapkan untuk keperluan itu, serta untuk dicatat guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; Menyatakan hak asuh anak yang bernama :

Volume 2 Nomor 2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU …

Faujiah dan Arifin: Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda 91 Undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program.

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN …

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat baru 11.874 ribu anak yang memiliki Kartu Identitas Anak dari 32.480 ribu anak yang ada di Kota Kotamobagu dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Berbeda dengan penelitian Dina Ismira Dewi, Winda Chelsea Meisari, Anya Risnawati

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI …

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. Data anak yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu masih belum lengkap, sebagaimana terlihat dari mengenai belum